Tembok Laut
Oleh: Dahlan Iskan
Soal cara bisa dicari. Didiskusikan. Dirumuskan. Yang fair. Yang berkeadilan.
Yang paling fair adalah lewat tender. Itu paling demokratis. Begitu banyak proyek pembangunan daerah tertinggal dilakukan di negara demokrasi. Lewat cara yang demokratis.
Memang itu memakan waktu. Banyak yang tidak sabar. Akan tetapi berdemokrasi itu harus lebih sabar.
Kalaupun ditenderkan kita juga sudah tahu siapa yang bisa ikut lelang. Orang seperti saya tidak akan mampu masuk ke proyek seperti itu. Entah kalau setingkat Prof Pry. Sejuta Pak Thamrin bergabung pun tak kan kuat ikut tender seperti itu.
Di Mumbai –yang dibahas perusuh berhati halus Mirwan Mirza tiga hari lalu– benar-benar menarik.
Kampung kumuh di tengah kota Mumbai yang kian modern itu luasnya dua kilometer persegi. Kumuh dan ruwet. Saya bergidik ketika melihatnya di sana.
Setelah berkali-kali ditenderkan, pemenangnya, ya, itu-itu juga: Adhani –orang terkaya di sana. Orang dekat penguasa saat ini –Perdana Menteri Narendra Modi. Bukan orang sekelas kita.
Menetapkan wilayah seperti itu sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) mungkin perlu. Tinggal seperti apa "isi" dalam PSN itu. Bahkan, penetapan sebagai PSN bisa menaikkan harapan pemerintah untuk mendapat uang lebih besar dari pemenang tender.
Sebaiknya pembongkaran pagar laut itu jangan diteruskan. Cukup satu kilometer saja. Itu cukup sebagai bukti Presiden Prabowo Subianto mendengar suara rakyat.
- Tokoh Agama Teluknaga Yakin PSN di Pesisir Tangerang Bakal Membawa Kemajuan
- Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Jauh Tinggalkan Anies & Ganjar
- Indikator: Bulan Madu Politik Prabowo Belum Berakhir
- Hasil Survei Indikator, Ini Alasan Publik Puas Terhadap Kinerja Rezim Prabowo
- Menanggapi Polemik di Publik Soal PSN dan PIK 2, Manajemen: Dua Hal yang Berbeda
- Dukung Program Presiden Soal Swasembada Pangan 2025, Kapolri dan Jajarannya Tanam Jagung 1 Juta Hektare