Tembus Rp 13.049 per USD, Ini Omongan para Petinggi

”Dulu ini (pengenaan bea masuk antidumping, Red) prosesnya panjang karena harus melalui proses investigasi dulu. Tapi, ini sekarang kita kenakan dulu, baru nanti kita lihat hasil investigasinya,” urai dia.

Selain itu, pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Tax Allowance yang keluar akhir bulan ini atau bulan depan. Pemerintah akan memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan yang berorientasi ekspor minimal 30 persen. Tax allowance juga diberikan bagi investor yang akan mereinvestasi uangnya di Indonesia. ”Kebijakan ini untuk mencegah repatriasi,” sebutnya.

Bambang melanjutkan, pemerintah juga akan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri galangan kapal agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor kapal.

Kemudian, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk meningkatkan porsi penggunaan biodiesel pada solar. ”Kita akan commit mengurangi kebutuhan impor BBM dan mengonversi ke energi terbarukan yang bahannya biodiesel,” lanjutnya.

Untuk menertibkan penerimaan pajak di lingkungan pelayaran, kata Bambang, pemerintah bekerja sama dengan INSA (Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia). Menurut dia, banyak penyimpangan yang dilakukan perusahaan asing terkait pembayaran pajak.

”Jadi, ternyata perusahaan domestik itu terkena pajak, tapi perusahaan asing tidak bayar pajak. Ini unfair competition. Kita akan lakukan pengawasan ketat. Karena banyak perusahaan asing yang mengabaikan pajak. Ini mengakibatkan defisit di bidang pelayaran,” tandasnya.

Soal upaya peningkatan cadangan devisa, Bambang mengungkapkan adanya rencana pendirian BUMN rerasuransi. Dia memastikan, proses pendirian BUMN tersebut akan rampung tahun ini. ”Ini akan mengatasi defisit di reasuransi dan memperlancar remitansi,” tuturnya.

Pelemahan tajam rupiah juga mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, begitu tiba dari kunjungan kerja selama tiga hari di Nanggroe Aceh Darussalam tadi malam, Jokowi langsung memanggil para menteri ekonomi dan BI untuk membahas nasib rupiah.