Tempe Langka, Ketua DPD Minta Pemerintah Stabilkan Harga Kedelai

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah segera menstabilkan harga kedelai di pasaran agar masyarakat tidak kesulitan mencari tahu dan tempe. Pasalnya, belakangan ini stok tahu dan tempe langka di pasaran akibat meroketnya harga kedelai.
"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan kami harapkan segera mencari solusi menstabilkan harga kedelai. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan stok kedelai sebagai bahan dasar tahu dan tempe," ujar LaNyalla, Senin (4/1).
Seperti diketahui, kebutuhan kedelai di Indonesia masih mengandalkan impor yang harganya mengikuti pasar global. Saat ini harga kedelai impor sedang tinggi karena menurunnya produksi di negara produsen dunia sejak pandemi Covid- 19. Sementara, permintaan impor justru naik tajam khususnya dari Tiongkok.
Harga kedelai global pun mengalami kenaikan 35 persen hingga menjadi Rp 9.500 per kilogramnya. Belum lagi, ongkos angkut kedelai dengan kapal laut pun menjadi naik karena waktu tempuh impor dari negara asal ke tujuan menjadi lebih lama akibat pembatasan yang dilakukan di masa pandemi corona.
“Kondisi ini harus disiasati sehingga tidak berdampak pada menurunnya stok kedelai di Indonesia," ujar LaNyalla.
Menurutnya, sejak pandemi Covid-19, kedelai impor turun 11,5 persen sehingga hanya 2,3 ton yang masuk Indonesia. "Akhirnya harga kedelai naik," tegasnya.
Mahalnya harga kedelai bahkan membuat para pengrajin tahu dan tempe mogok produksi selama beberapa hari pada pekan lalu.
LaNyalla berharap mogok produksi tidak lagi terjadi karena membuat tempe dan tahu hilang di pasaran. “Tempe dan tahu termasuk bahan pokok yang banyak dikonsumsi dalam pemenuhan gizi harian masyarakat Indonesia. Produksinya tidak boleh terhenti,” ucap senator asal Jawa Timur itu.
Menurut LaNyalla, stok tempe dan tahu beberapa waktu belakangan langka dampak meroketnya harga kedelai. Pengrajin diminta tak menaikkan harga terlalu tinggi.
- KPK Menggeledah Rumah La Nyalla, Hardjuno: Penegakan Hukum Jangan Jadi Alat Politik
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City
- Senator Lia Istifhama Apresiasi Respons Cepat KJRI Jeddah Dalam Menangani Jemaah Haji Indonesia
- Terima Gubernur Provinsi Tomsk Rusia, Sultan Bahas Kerja Sama di Bidang Riset Hingga Sister City
- Sultan Minta Pelindo II Atasi Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai dengan Skala Penuh