Temuan BPK, Jadikan Pembelajaran

Ditambahkannya, kelalaian Pemkab untuk melengkapi semua persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang diisyaratkan standarisasi akutansi pemerintah bukanlah hal yang disengaja.

"Secara kualitas Pemkab Pesisir kekurangan tenaga untuk melakukan pekerjaan tersebut. Disaat bersama, berbagai kebutuhan rakyat Pesisir Selatan harus pula kami penuhi secara optimal," tegasnya.

Terlepas dari semua keterbatasan dan kendala yang ada, predikat tersebut telah memberikan pelajaran berharga bagi Pemkab Pesisir Selatan, imbuhnya.

Sebagaimana yang sudah diumumkan dalam Sidang Paripurna DPR bersama BPK, Selasa (21/10), BPK melaporkan hasil auditnya antara lain tentang, pertama belanja tak terduga untuk bantuan bencana alam Pemkab Pesisir Selatan TA 2007 tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah sehingga pengeluaran bantuan bencana alam sebesar Rp844,44 juta tidak dapat diyakini kebenarannya.