Temuan ICW: Ternyata Anggaran Lem Aibon di DKI Jakarta Mencapai Rp 126 Miliar!
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch atau ICW turut menyoroti anggaran janggal di dalam anggaran Pemprov DKI Jakarta termasuk pengadaan lem Aibon sebesar Rp 82 miliar.
Peneliti ICW Almas Sjafrina menuturkan, pihaknya justru menemukan pengadaan lem Aica Aibon sebesar Rp 126 miliar di KUA-PPAS DKI Jakarta. ICW mengetahui hal itu setelah melihat temuan di 15 pengadaan.
Satu di antara anggaran lem Aica Aibon yang besar itu, kata Almas, masuk di Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri Teknologi. Di sana, lem aibon dianggarkan hingga Rp 33 miliar.
"Lem Aibon tidak hanya Rp 82 miliar, itu hanya satu item pengadaan. Namun, kami temukan ada Rp 126,225 miliar dalam 15 pengadaan," kata Almas saat menggelar keterangan resmi terkait kemunduran belanja janggal dalam KUA-PPAS DKI Jakarta di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (4/11).
Selain urusan lem Aibon, ICW menyoroti anggaran bolpon DKI Jakarta. Dia menilai janggal pengadaan alat tulis bolpoin yang berjumlah lebih dari Rp 123 miliar di KUA-PPAS DKI Jakarta.
Data yang diterima ICW, anggaran pulpen itu tembus hingga Rp 678,87 miliar.
"Ada komponen Baliner, ketika kami googling ternyata itu bolpoin sebanyak 2.016 pengadaannya. Apakah ini masuk akal?" ungkap dia.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait usulan anggaran pengadaan lem Aibon senilai Rp 82 miliar dan bolpoin yang mencapai Rp 124 miliar dalam KUA-PPAS DKI Jakarta.
ICW menelusuri kembali dana pengadaan lem aibon dan bolpoin di anggaran Pemprov DKI Jakarta.
- Ridwan Kamil: Saya Harus Memuji Pak Anies
- Berpesan ke Pendukungnya, Anies: Jangan Berubah Hanya karena Ada Pembagian, Hati-Hati
- Anies Optimistis Pramono-Rano Meraih Kemenangan di Pilkada Jakarta
- Anies Dukung Pramono-Rano, Tokoh Betawi Yakin Anak Abah Tak Mengikuti
- Orang Dekat Anies Baswedan Yakin Pramono & Rano Tak Akan Berkhianat
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri