Temuan Kemenkominfo: Jumlah Hoaks Melonjak Sejak Februari
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mendata, kabar hoaks yang beredar di masyarakat belakangan ini semakin banyak. Terlebih menjelang Pilpres 2019 yang tinggal menghitung hari.
Menkominfo Rudiantara mengatakan, dari hasil pendataan, sejak Agustus 2018, jumlah isu hoaks meningkat setiap bulan.
Dari data Kominfo, hoaks pada Agustus 2018 berjumlah 25. Kemudian, pada September 2018 berjumlah 27, Oktober 2018 berjumlah 53, November 2018 berjumlah 63, Desember 2018 berjumlah 75, Januari 2019 sebanyak 175, lalu pada Februari 2019 terjadi lonjakan isu hoaks sebanyak 353.
“Kabar hoaks yang beredar meliputi isu politik, ekonomi, internasional, keagamaan, mitos, dan berbagai isu lainnya,” kata Rudiantara di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (28/3).
Menurut dia, mayoritas hoaks yang beredar itu berkaitan dengan isu politik. “23 persennya berbau politik,” sambung Rudiantara.
Atas meningkatnya hoaks di masyarakat, Kominfo langsung melakukan tiga langkah antisipasi dan penindakan dalam skema hulu, tengah dan hilir.
Untuk hulu atau jangka panjang, literasi dan sosialisasi masyarakat dilakukan untuk mencegah hoaks. Sementara di tengah, Kominfo bergerak di dunia maya untuk menginformasikan jenis - jenis hoaks dan identifikasi hoaks. Sementara di hilir, Kominfo bekerja sama dengan polisi dalam ranah penindakan.
"Jadi kami support, profiling dan lain sebagainya kita support lah. Karena tidak bisa kominfo menyelesaikan ini sendiri. Literasi semua elemen harus ikut," kata dia.
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mendata, kabar hoaks yang beredar di masyarakat belakangan ini semakin banyak.
- Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis
- Pengamat Nilai Kritik 'The Economist' kepada Prabowo Tak Sesuai Kenyataan
- LSI Denny JA Beberkan Angka Golput Meningkat di Pilkada 2024
- Ajudan Pastikan Rekaman Suara Mirip Jokowi Hoaks
- PUI Apresiasi Kerja Polri di Pengamanan Pilkada 2024
- Bawaslu Minta Setop Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian Terkait Pilkada Serentak