Temuan KPK soal Kartu Prakerja Sudah Menjawab Pertanyaan Publik
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta pelaksanaan Program Kartu Prakerja gelombang keempat dihentikan, karena ditemukan sejumlah persoalan pada pelaksanaan sebelumnya.
Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan apa yang disampaikan KPK dalam temuannya sudah menjawab sebagian pertanyaan masyarakat.
Menurutnya, ini adalah bagian dari program pencegahan yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi tersebut.
Anggota Komisi IX DPR itu menegaskan walaupun Program Kartu Prakerja sudah terlaksana tiga angkatan, temuan KPK ini tetap aktual dan layak untuk ditindaklanjuti.
“Dari awal, saya telah menyuarakan agar Kartu Prakerja tersebut dihentikan. Anggarannya bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi (corona) ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (19/6).
Saleh menuturkan kalaupun Kartu Prakerja ini tetap dilanjutkan, sebaiknya seluruh masukan yang disampaikan DPR, KPK dan masyarakat, dijadikan sebagai referensi.
Pandangan, masukan, dan kritikan yang disampaikan itu sangat penting.
"Tidak hanya dari sisi rekrutmen peserta, tetapi juga menyangkut penunjukan platform, materi dan kurikulum, modul pelatihan, metode dan sistem pembelajaran, link and match dengan dunia usaha, dan hal-hal lain yang bersifat teknis," jelasnya.
KPK meminta pelaksanaan Program Kartu Prakerja gelombang keempat dihentikan, karena ditemukan persoalan pada pelaksanaan sebelumnya.
- Arahan Prabowo soal Mobil Maung Manifestasi Kecintaan pada Produk dalam Negeri
- Saleh Daulay: Awal Kepemimpinan Prabowo Dibuka dengan Harapan, Banyak yang Mendoakan
- Menko Airlangga Sebut Kartu Prakerja Menjawab Kebutuhan Pembelajaran Seumur Hidup
- Bang Saleh Dukung Keputusan Muhammadiyah soal Pengelolaan Tambang
- Bang Saleh Ingatkan Pak Jokowi soal Pengganti Hasyim Asy'ari yang Dipecat
- Saleh Menilai Sikap Muhammadiyah soal Izin Tambang Bukan Penolakan, tetapi Kehati-hatian