Temuan PPATK Rawan untuk Ganggu Kada

Robikin Emhas dari Seven Strategic Studies juga mengungkapkan hal serupa. Menurut Direktur Advokasi Seven Strategic Studies itu, kepala daerah memang berpotensi diganggu baik secara politik maupun hukum.

Ditegaskannya pula, gangguan ke kepala daerah itu lebih ditujukan untuk menekan. "Sudah pasti ini akan mengganggu kinerja kepala daerah," papar anak buah Mulyana W Kusumah di Seven Strategic Studies itu.

Selain itu, tak jarang pula tudingan korupsi digunakan sebagai sarana kampanye hitam guna menyudutkan incumbent dalam Pemilukada.  "Tentunya ini menjadi sarana pembunuhan karakter bagi petahana (incumbent)," sebutnya.

Karenanya aliansi meminta instansi penegak hukum untuk dapat meminimalisir aparatnya agar tidak menyalahgunakan kewenangan. "Karena peluang terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk menekan kepala daerah itu sangat berpotensi mengganggu kinerja," tandasnya.(ara/jpnn)