Temuan TNI Dinilai Langka

"Peradilan Militer tetap tidak akan memenuhi rasa keadilan publik. Karena praktik peradilan militer yang unfair, tidak transparan, dan akuntabel seperti dalam kasus yang melibatkan Tim Mawar," ujar Hendardi.

Karena itu dirinya mendorong Presiden SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang peradilan militer yang memungkinkan anggota TNI bisa diperiksa di peradilan umum.

"SBY harus didorong untuk menerbitkan Perpu tentang Peradilan Milite, karena melakukan tindak pidana di luar dinas ketentaraan. Tanpa terobosan ini, hasil investigasi hanya akan antiklimaks tanpa dapat memenuhi rasa keadilan," pungkasnya.(fat/jpnn)