Temui Bamsoet, Sejumlah Tokoh Desak DPR Ungkap Sebab Kematian Ratusan Petugas KPPS
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 mendatangi gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (14/5). Tujuan kedatangan mereka adalah menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk membahas tewasnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Terlihat dalam rombongan Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 antara lain mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, politikus senior Fahmi Idris, pegiat media sosial Iwan Piliang dan aktivis Hatta Taliwang.
“Intinya adalah Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Pemilu 2019 ini mendesak dan meminta kepada DPR untuk memperjelas sebab musabab banyaknya korban meninggal dari petugas KPPS,” ujar Bambang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).
Baca juga: Penyebab Kematian Ratusan Petugas KPPS Versi Menkes
Bamsoet -panggilan akrabnya- dalam pertemuan itu mengaku telah meminta Komisi II DPR untuk melakukan rapat gabungan bersama KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan dan Polri untuk mencari solusi. Sebab, sebenarnya sudah melakukan antisipasi untuk menghindari jatuhnya korban dari petugas KPPS.
“Sebenarnya KPU maupun pemerintah, DPR, sudah mengantisipasi hal ini ketika korban petugas yang meninggal pada Pemilu 2014 itu jumlahnya cukup banyak, 114 orang. Makanya keputusan kami adalah membatasai jumlah pemilih TPS tidak boleh lebih dari 300 orang. Dulu sampai 500 orang (pemilih),” ujar Bamsoet.
Legislator Golkar itu menambahkan, harus ada kepastian hak bagi keluarga anggota KPPS, terutama yang tidak mampu agar biaya pendidikan anak-anak korban terjamin. “Nanti menjadi bagian yang dibahas di Komisi II DPR,” ungkapnya.
Baca juga: KPU Pastikan Santunan Bagi Petugas KPPS Diserahkan Pekan Ini
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 mendatangi gedung DPR untuk menyuarakan persoalan tewasnya ratusan petugas KPPS.
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas
- Mengkaji Wacana Wadah Tunggal KPK Dalam Pemberantasan Korupsi