Temui Konstituen, Misbakhun Tegaskan Konsistensi Dukung Pemberantasan Korupsi
jpnn.com, PASURUAN - Anggota Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasa Korupsi (Pansus Angket KPK) Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa DPR tetap berkomitmen untuk mendukung pemberantasan praktik korupsi. Menurutnya, langkah DPR membentuk Pansus Angket KPK bukanlah untuk melemahkan pemberantasan korupsi.
Misbakhun menyatakan hal itu saat menemui konstituennya dalam acara buka puasa bersama di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (22/6). Politikus Partai Golkar itu mengatakan, KPK yang memanggul tugas berat dalam pemberantasan korupsi harus didukung dengan mengupayakan perbaikan di internal lembaga pimpinan Agus Rahardjo tersebut.
"Saya ingin menyampaikan bahwa hak angket tidak ada tujuan lain selain bahwa DPR ingin KPK menjadi lebih baik dari saat ini dan lebih baik lagi di masa mendatang. Karena tugas berat KPK ini harus didukung semua pihak," ujarnya.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, langkah DPR membentuk Pansus Angket KPK justru didasari semangat agar lembaga antirasuah itu bisa makin baik dalam bekerja. KPK yang terlahir sebagai buah reformasi, sambung Misbakhun, sudah hampir menginjak usia ke-15.
“Tentunya sudah saatnya kita mengevaluasi kinerja KPK secara keseluruhan. Kebetulan DPR memiliki fungsi pengawasan dan konstitusional," tegasnya.
Menurutnya, banyak hal terkait KPK yang perlu dievaluasi. Di antaranya terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun hal-hal lainnya.
Karenanya Misbakhun menegaskan, dirinya tak punya niat jelek ketika ditugasi oleh partainya untuk bergabung di Pansus Angket KPK. “Saya mengajak anggota pansus hak angket, dan masyarakat untuk rasional melihat lembaga antirasuah ini," tegasnya.
Politikus asal Pasuruan itu menambahkan, Golkar sangat berkomitmen dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karenanya, Golkar pasti juga sejalan dengan sikap Jokowi tentang KPK.
Anggota Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasa Korupsi (Pansus Angket KPK) Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa DPR tetap berkomitmen untuk mendukung
- Konon, Hasto Jadi Tersangka Akibat Kritis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan era Jokowi
- KPK Menetapkan Hasto Sebagai Tersangka, Ronny PDIP Menduga Ada Upaya Kriminalisasi
- PDIP Anggap Kasus yang Menjerat Hasto Sebagai Teror Politik
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Penetapan Tersangka Hasto Politisasi Jelang Kongres PDIP? KPK Bilang Begini
- Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka, Pengamat: KPK Harus Beri Penjelasan Terbuka