Temui Mendagri, DPD Beri Masukan soal Lampung

Hal yang juga sama-sama dipahami DPD maupun Mendagri adalah isu putra daerah dan pendatang. Menurut La Ode, isu tersebut sangat sensitif dan memrihatinkan karena tidak dikelola secara baik oleh pemda maupun pusat.

"Dan Lampung itu adalah contoh konkrit, masyarakat lokal menolak pendatang. Terrnyata ini tidak dikelola dengan baik. Kebhinnekaan terkoyak-koyak karena kelalaian," sambungnya.

Selain itu, DPD juga menyayangkan keberadaan aparat keamanan dan TNI di Lampung yang jumlahnya ribuan namun tak mampu membendung massa yang menyerbu kelompok lainnya hingga berujung belasan korban jiwa.  "Kami akan minta Komnas HAM lakukan investigasi, kenapa itu terjadi dan kenapa aparat keamanan tak bisa membendung penyerangan terhadap warga Bali di sana," trandasnya.

Karena itu DPD mendorong dua hal yang perlu dilakukan pasca-kerusuhan Lampung Selatan. Pertama, melakukan recovery atas bangunan hunian dan fasilitas umum yang rusak. Kedua, ada upaya penyadaran kepada warga di Lampung .