Temui Presiden, DKPP Laporkan Kinerja

Kemudian, kata dia, untuk membuka banding dalam pengadilan etika, Mahkamah Etika layak diusulkan sebagai sebuah lembaga banding.

Adanya Pengadilan Etika, kata Jimly, juga akan membuat Indonesia menjadi negara pertama yang membangun pengadilan etika. Di akhir penjelasannya, Ketua DKPP itu menyampaikan bahwa penerapan pengadilan etika juga sesuai dengan Tap MPR Nomor 6 tahun 2001 yakni tentang Etika Bernegara dapat diterapkan secara langsung. Presiden meminta agar DKPP berkoordinasi dengan Menko Polhukam, Mendagri, dan Menpan terkait rencana itu. (flo/jpnn)