Tenaga Honorer jadi Korban Pungli

"Karena ini sudah meresahkan masyarakat Muna, maka dalam persoalan ini, kami serius. Jadi kalau ada yang mencoba untuk main-main dengan hal ini, maka konsekuensinya berhadapan dengan polisi," tegasnya. Namun demikian, La Kusa membenarkan soal pendataan tenaga honorer dan bukan pendataan data base. "Tapi kalau untuk kesitu, peluangnya  jelas ada," jelasnya. Dia menyebutkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer. Hanya saja kata dia, pendataan kali ini bukan pendataan data base, tapi pendataan tenaga honorer untuk menghabiskan sisa honorer yang belum terdata sebelumnya.

 

"Ini jangan disalahartikan. Apalagi ada yang mengatakan bahwa pendataan ini ada hubungannnya dengan Pilkada. Ini sama sekali tidak ada hubungannnya dengan kebijakan daerah. Ini hanya kebijakan pusat. Saat ini kita semata-mata bicara soal daerah. Jadi, kalau ada yang memanfaatkan peluang ini, risikonya akan dilapor ke Polres," tambahnya lagi.

Di tempat terpisah, La Ode Muammar Khadafi, Direktur LSM Kritik Sultra, melalui telepon dari Jakarta secara tegas mengatakan bahwa, pendataan tenaga honorer yang sedang terjadi di Muna saat ini adalah sebuah kebohongan publik. Pasalnya, setelah ia mempertanyakan hal ini ke Menpan, informasi pendataan data base justru tidak ada untuk tahun 2010 ini.

"Tidak ada penerimaan data base di Muna untuk tahun ini dan itu tidak benar. Kita sudah cek di Menpan ternyata tidak benar. Tidak ada lagi kebijakan pemerintah pusat tentang data base 2010 ini," jelas Khadafi.