Tender Iklan KB Rp55 Miliar Disorot DPR
Senin, 13 Februari 2012 – 17:33 WIB

Tender Iklan KB Rp55 Miliar Disorot DPR
JAKARTA--Anggota Komisi IX DPR RI menyoroti kasus tender pengadaan iklan layanan program KB (PSA) senilai Rp 55 miliar di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Mereka menduga, dalam proses tenderisasi itu, sengaja disetting BKKBN untuk memenangkan satu perusahaan.
"Ini aneh sekali. Masa' dari 35 perusahaan yang mendaftar, yang lolos cuma satu. Itupun perusahaan yang dari dulu selalu menjadi pemenang tender di BKKBN. Jangan heran kalau kemudian ada demo yang menuding kepala BKKBN main mata dengan perusahaan tersebut," kata Dewi Asmara, anggota Komisi IX DPR RI, saat rapat dengar pendapat dengan Kepala BKKBN Sugiri Syarief, Senin (13/2).
Baca Juga:
Kritikan serupa diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Suprianto. Bahkan dia terang-terangan mengaku, akan diberi uang oleh perusahaan pemenang tender PSA. "Rapat ini direkam kan, saya mau bilang kalau beberapa waktu lalu ditelepon oleh pemenang tender PSA. Katanya dia akan memberikan saya uang sebagai tanda terimakasih, tapi saya tolak. Jadi wajar kalau kemudian kami Komisi IX menduga ada KKN di tender itu," ujarnya.
Menanggapi itu Sugiri menjelaskan, saat pendaftaran lewat sistem elektronik, memang ada 35 perusahaan. Namun kemudian yang memasukkan dokumen pengajuan hanya 10 perusahaan. Setelah melewati proses verifikasi, yang lolos satu perusahaan. Itupun karena ada laporan penyelewengan, BKKBN pun saat ini sedang melakukan pemeriksaan.
JAKARTA--Anggota Komisi IX DPR RI menyoroti kasus tender pengadaan iklan layanan program KB (PSA) senilai Rp 55 miliar di Badan Kependudukan dan
BERITA TERKAIT
- IPW Sebut Jaksa Tak Akan Mampu Tangani Penyidikan
- Respons Kejagung Soal Pengaduan Jampidsus Dinilai Arogan, Tak Sejalan Semangat Presiden
- Menjelang Mudik Lebaran 2025, Petugas TTPG Jaktim Temukan 4 Bus AKAP Tak Laik Jalan
- Guru P1 Gabung Aliansi Merah Putih, Tolak TMT PPPK Serentak Maret 2026
- Info Mudik 2025: One Way Nasional di Tol Cikatama-Kalikangkung Mulai H-4 Lebaran
- Pimpinan DPR RI Sebut Revisi UU TNI Harus Berjalan Lancar