Tenggat PSU Besok, KPU Surati Kepolisian

jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai belum terlaksananya pemungutan suara ulang (PSU) di 19 tempat pemungutan suara (TPS) di Sampang, Jawa Timur, lebih disebabkan persoalan keamanan. Karena itu perlu koordinasi yang intensif antarsemua pihak terkait.
“Harus ada upaya lain dari pemerintah agar proses itu bisa dilanjutkan (PSU,red). Persoalan yang terjadi lebih karena faktor keamanan. Karena itu perlu konsolidasi antara pemerintah, tokoh masyarakat di sana, partai politik, kepolisian, KPU dan Panwaslu,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik di jakarta, Selasa (22/4).
Agar koordinasi dapat segera terwujud, KPU kata Husni telah melakukan beberapa langkah. Antara lain, telah melakukan koordinasi di internal penyelenggara pemilu. Selain itu, KPU juga telah menyurati pihak kepolisian.
“Kita sudah koordinasi di level provinsi. Belum ditutup, masih terbuka kemungkinan untuk PSU ulangan. Seandainya betul tidak digelar, apakah suaranya akan dikosongkan, kita belum sampai ke sana,” ujarnya.
Menurut Husni, konsentrasi KPU saat ini bagaimana PSU dapat segera terlaksana. Karena itu ia berharap semua kalangan yang berkepentingan dapat bekerja bersama-sama mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Sampang.
“Kita sudah menetapkan 23 April terakhir PSU, supaya rekapitulasi suara provinsi (Jawa Timur) bisa dikejar. KPU akan berupaya keras menggelar PSU ulangan. Saat ini kita tengah merumuskan langkah terbaik agar PSU Sampang dapat digelar kembali,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai belum terlaksananya pemungutan suara ulang (PSU) di 19 tempat pemungutan suara (TPS) di Sampang,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tak Incar Jabatan, ART: Saya Cukup Jadi Adik Seorang Anwar Hafid
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- RUU PSK, Muslim Ayub Nilai LPSK Harus Hadir di Daerah Rawan Seperti Aceh dan Papua
- Rapat di DPR, Imparsial Kecam Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa