Tentang Nusakambangan, Pulau yang Diusulkan Ganjar Jadi Pembuangan Koruptor
“Setuju (atau) enggak kalau koruptor dimasukkan sana?" tanya Ganjar yang langsung dijawab dengan kor ‘setuju’ oleh mahasiswa. Ide itu juga langsung mendapat aplaus panjang.
Peraih gelar S.H. dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai pekerjaan rumah atau PR ke depan.
Ganjar maupun Mahfud akan bersikap tegas kepada pelaku korupsi. Merujuk data Indonesian Corruption Watch (ICW), Ganjar menyebut kerugian negara akibat korupsi pada 2022 mencapai Rp 42 triliun.
“Dengan uang Rp 42 triliun kalau untuk bangun puskesmas senilai Rp 5 miliar bisa jadi 8.400 puskesmas," tuturnya.
Ide Ganjar itu memperoleh apresiasi dari akademisi. Guru besar ilmu komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Prof. Henri Subiakto langsung sependapat dengan gagasan capres yang berpasangan dengan Mahfud MD di Pilpres 2024 itu.
“Saya sangat sepakat. Apa yang disampaikan beliau itu bagian dari menangkap kehendak masyarakat yang sudah muak terhadap korupsi. Semangat untuk menghukum tinggi seperti yang disampaikan Pak Ganjar itu adalah keinginan atau kehendak masyarakat,” kata Henri.
Menurut Henri, masyarakat sudah muak dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para pejabat dan elite politik. Namun, masyarakat belum melihat kesungguhan pemerintah dalam memberantas korupsi.
“Menjelang pilpres ini, kan, juga banyak ditengarai korupsi-korupsi yang dipakai untuk dana-dana pemilu. Begitu, kan? Itu, kan, masyarakat muak,” katanya.
Nusakambangan sudah menjadi tempat bagi orang-orang hukuman di era pemerintahan kolonial. Namun, dahulu Nusakambangan bukan untuk penjahat kelas kakap.
- Jaksa Panggil Suami Airin dan Ketua DPRD Banten terkait Dugaan Korupsi
- Formasi Riau Soroti Penyelenggara Debat Pilwako Pekanbaru tak Mengangkat Isu Korupsi
- KPK Sebut Sahbirin Noor Bakal Merugikan Diri Sendiri jika Mangkir Lagi
- Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil PCR, Polda Sulut Tahan 2 Tersangka
- Pakar Sebut Penetapan Tersangka Tom Lembong Prematur, Tidak Sah, dan Lecehkan Hukum
- KPK Didesak Dalami Info Pertemuan Abdul Gani Kasuba dan Anak Komisaris Mineral Trobos