Tepati Janji, Bupati Anas Antar Sendiri Surat Teguran ke PT BSI

jpnn.com - BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memenuhi janjinya untuk mengantar sendiri surat teguran pertama kepada PT Bumi Suksesindo (BSI), Senin (22/8). Perusahaan itu adalahpemegang izin pengelolaan tambang emas di Bukit Tumpang Pitu.

Teguran diberikan terkait belum selesainya pembangunan enam dam yang disanggupi BSI sesuai dengan dokumen lingkungan. Saat ini, BSI baru menyelesaikan pembangunan tiga dam. Akibatnya, saat hujan deras yang mengguyur Banyuwangi beberapa hari lalu, lumpur dan sampah terbawa hingga ke hilir, termasuk ke Sungai Katak yang membawanya hingga ke Pantai Pulau Merah.

”Ini kali pertama sejak saya menjabat sebagai bupati, saya kirim sendiri surat teguran. Sebelum-sebelumnya kepada pihak lain yang tidak mematuhi aturan, surat teguran biasanya diantar staf terkait. Ini menunjukkan saya benar-benar memperingatkan PT BSI untuk segera menyelesaikan pembangunan enam dam, dan ke depan harus patuh pada dokumen lingkungan yang telah ditetapkan,” kata Anas.

”Kami perintahkan ke BSI untuk menyelesaikan pembangunan tiga dam dalam kurun waktu tiga bulan. Semua proses akan berjalan sebagaimana peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

Saat ini, kondisi pantai tersebut sudah kembali bersih seiring terus dilakukannya normalisasi di Sungai Katak. Akhir pekan lalu, jumlah wisatawan pun berangsur meningkat, termasuk sudah mulai berdatangan kembali para wisatawan mancanegara.

Dengan teguran ini, sambung Anas, diharapkan agar BSI bisa segera menyelesaikan semua perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, Anas berharap agar BSI juga turut aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait aktivitas penambangan.

Ini karena banyak masyarakat yang belum mengerti perihal aktivitas penambangan emas di Tumpang Pitu. Seperti banyak yang mengira aktivitas penambangan mengambil air dari sungai atau air bawah tanah. Padahal nyatanya tidak. Demikian juga banyak yang mengira akitivitas penambangan sudah berjalan, padahal belum.

”Ke depan, BSI harus benar-benar patuh pada dokumen lingkungan yang juga telah disupervisi banyak pihak, termasuk dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait,” tegas Anas.