Tepis Pilkada oleh DPRD untuk Kepentingan Koalisi Merah Putih

jpnn.com - JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di DPR RI masih terus bergulir.

Belakangan sejumlah partai koalisi merah putih seperti Golkar, PAN, PPP dan Gerindra ngotot menginginkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan oleh DPRD daripada pilkada langsung.

Disinyalir, dorongan ini berkaitan dengan kepentingan politik partai-partai koalisi pengusung mantan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu di daerah yang ingin menggolkan para kader mereka menjadi kepala daerah.

Namun, anggapan ini dibantah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat. Menurut dia, Pilkada di DPRD belum tentu menguntungkan koalisi merah putih.

"Kan bukan berarti yang akan dipilih pasti berasal dari koalisi merah putih. Apakah sistem ini menguntungkan bagi koalisi merah putih itu soal lain.‎ Yang utama kepentingan rakyat banyak," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (5/9).‎

Dia juga menyebutkan semua parpol di daerah berpeluang bekoalisi mengusung calon kada, tidak hanya koalisi merah putih. Begitu juga untuk kandidat calon, tidak melulu harus dari partai politik.

"Kalau kepala daerah nanti tidak perlu harus anggota partai. Bisa juga itu dari guru besar, tokoh masyarakat terkemuka, dan tidak perlu mutlak punya uang. Yang jelas pilkada di DPR menghemat lebih dari 80 persen biaya pilkada seperti sekarang," tandasnya.(fat/jpnn)