Terapkan PKH di Papua dan Papua Barat, Kemensos Tambah Pendamping

jpnn.com - JAYAPURA - Kemensos bekerja keras untuk menerapkan program keluarga harapan (PKH) 2016 di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini menjadi tantangan mengingat kondisi geografis di sana sangat sulit.

"Kementerian Sosial punya tekad Papua bisa mendapatkan PKH karena ini bisa mendorong pemerintah di sana memperbaiki sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan sosial. Sehingga bisa diakses oleh keluarga yang tidak mampu," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Raden Harry Hikmat di Jayapura, Jumat (9/9).

Untuk itu, diperlukan pendamping yang cukup untuk program yang semakin meluas tersebut. Saat ini, lanjut Harry, secara nasional sudah dilakukan dan melahirkan 9.000 pendamping.

"Karena Papua ini kebutuhannya belum terpenuhi kita buka gelombang kedua yang akan dipusatkan di Dinas Sosial. Mudah-mudahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di Papua memiliki pengalaman di bidang sosial dan juga latar belakang pendidikan juga sesuai dengan kebutuhan baik pendamping maupun operator itu bisa terukur dengan proses awal yang akan dibicarakan dengan pemerintah daerah dengan kabupaten/kota," ujarnya. 

Harry berharap seluruh kabupaten/kota yang sudah tersentuh PKH, infrastruktur sosial pelayanan dasarnya bisa bangkit. Kalau dari sisi kebutuhan satu pendamping itu lanjutnya, bisa meng-cover 250-300 penerima manfaat PKH. 

“Nah sekarang kalau kita punya data PKH yang saat ini sudah diterima Papua yakni Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, Mimika dan Sarmi itu baru 11.132 peserta keluarga PKH. Sementara yang Papua Barat meliputi Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan itu baru 14.155 peserta keluarga PKH," ujarnya. (dkk/jpnn)