Terapkan Siaga I, PDIP Larang Kader Turun ke Jalan
jpnn.com - JAKARTA - Jelang pembacaan putusan sengketa hasil pemilu presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini, PDI Perjuangan sebagai pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menginstruksikan kader dan simpatisannya untuk tidak turun ke jalan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga meminta kader-kader dan pengurus di bawah untuk siaga.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, partainya telah memberlakukan “Siaga I” dan sistem piket untuk menjaga kantor partai. Selain itu, kader fungsionaris dan kader PDIP di bawah juga diinstruksikan memonitor kondisi lapangan.
“DPP PDI Perjuangan kemarin sudah menginstruksikan kepada jajaran partai tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa untuk siaga dan piket. Satgas, fungsionaris dan kader partai agar bersiaga dan menjaga kantor partai sekaligus memonitor lapangan dan dilarang turun ke jalan,” ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (21/8).
Ditegaskannya, DPP PDIP juga wanti-wanti kepada kader-kadernya untuk menghindari provokasi. “Kalau ada provokasi dan hal-hal yang mengganggu, segera koordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI setempat,” pinta Tjahjo.
Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di pilpres itu meyakini MK tidak akan membatalkan hasil pilpres yang sudah ditetapkan KPU. “Kinerja KPU sudah sangat baik dan profesional dalam melaksanakan konstitusi terkait Pilpres 2014,” tegasnya.(ara/jpnn)
JAKARTA - Jelang pembacaan putusan sengketa hasil pemilu presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini, PDI Perjuangan sebagai pengusung
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik