Teras Desak Pemerintah Selesaikan Persoalan Tata Ruang Provinsi Kalteng
Selain itu, memberi ruang dan akses pada masyarakat terhadap lahan yang sudah lama mereka kelola, memberi kepastian hukum lewat sertifikasi serta melibatkan mereka dalam pembangunan.
“Tanpa penuntasan tata ruang dan memberi keadilan pada masyarakat maka berbagai agenda strategis nasional di Kalteng dianggap bisa memicu persoalan,” kata eks Gubernur Kalimantan Tengah itu.
Teras menekankan pentingnya memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam penuntasan isu tata ruang Kalteng. Hal ini pentin agar masyarakat juga dapat mendukung proyek strategis nasional di Kalteng.
Teras pun mengingatkan bahwa ada kearifan lokal dan falsafah huma betang di Kalteng yang harus ditaati semua pihak. Sebab kearifan lokal ini sejalan dengan Pancasila yang menekankan semangat bermusyawarah dan berkeadilan dalam menyikapi tantangan.
“Jadi, diharapkan tidak ada pihak yang dipinggirkan dalam agenda pembangunan di Kalteng, karena semua hal dimusyawarahkan bersama,” ujar Teras.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Menurut Teras Narang, isu tata ruang menjadi masalah terbesar yang mengganjal agenda pembangunan.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Sultan dan Beberapa Senator Rusia Membahas Kerja Sama Pertahanan dan Pangan
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset
- Terima Kunjungan Utusan Partai Nahdhoh Tunisia, Sultan: Lembaga Parlemen Adalah Roh Demokrasi