Terbaru, 2 Kada Minta Presiden Angkat Guru Honorer Nonkategori jadi PNS
jpnn.com, JAKARTA - Perjuangan guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori yang berusia di atas 35 tahun dalam menggalang dukungan dari kepala daerah tidak main-main.
Mereka menargetkan dapat rekomendasi dari 200 kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota, dalam 2 bulan ke depan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Pusat, Nasrullah kepada JPNN.com, Minggu malam (8/3).
"Dalam dua bulan ini akan dapat dukungan minimal dari 200-an kepala daerah. Teman-teman di daerah sedang kerja untuk dapatkan surat dari kepala daerah yang ditujukan langsung ke presiden," ucap Nasrullah kepada jpnn.com.
Optimisme GTKHNK 35+ mendapatkan dukungan dari mayoritas kepala daerah maupun DPRD dan PGRI daerahnya cukup tinggi.
Terbaru, dua kepala daerah di Jawa Barat telah memberikan dukungan berupa surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Kedua kepala daerah itu adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Bupati Garut Rudy Gunawan.
Rudy misalnya, dalam surat yang diterbitkan pada 5 Maret 2020, itu menyampaikan tiga permohonan.
Ada lagi dua kepala daerah di Jawa Barat telah memberikan dukungan kepada guru honorer nonkategori, mengirim surat ke Presiden Joko Widodo.
- Guru ASN PPPK & Honorer Tendik Minta Kenaikan Gaji Merata, Ingatkan Janji Prabowo
- Catat ya, PPPK Bukan Sekadar Pengganti Baju Honorer
- Menkeu Bilang Tugas Guru Sangat Berat, Mendikdasmen Bicara Sertifikasi PNS, PPPK, Honorer
- Honorer Peserta Seleksi PPPK 2024 Sudah Mendapat Pembekalan Kepegawaian, Keren nih
- 5 Berita Terpopuler: Hari Guru Nasional, Mendikdasmen Beri 3 Kado, soal Tunjangan ASN dan Honorer Terungkap
- Pemprov Jateng Telah Mengangkat 8.909 Guru Tidak Tetap jadi PPPK