Terbukti Bersalah di MK, Calon Harusnya Didiskualifikasi

Dia menyebutkan, dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan, kecurangan itu modusnya lewat penggelembungan suara. Khususnya lewat penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak jelas. Juga penyalahgunaan fasilitas negara dan pengerahan birokrasi. "Serta penggunaan dana APBD yang dibungkus dengan bantuan ke warga," sebutnya.

Syamsul juga menuding, KPU  Daerah  Muba, PPK, dan PPS juga  diduga kuat telah menghilangkan hak suara warga di hari pemungutan suara yang dilangsungkan pada Selasa (27/9). Itu terungkap setelah ribuan warga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Mereka, katanya,  tidak mendapatkan undangan  untuk memilih. Padahal, kata Syamsul, ribuan warga tersebut memiliki KTP dan KK sebagai bukti sah menjadi warga Muba.

Seperti diketahui, pasangan Dodi-Islan diusung Partai Golkar. Sementara pasangan Pahri-Beni Hernedi diusung PAN dan Partai Demokrat. Pahri sendiri merupakan calon incumbent. (yay/sam/jpnn)