Terbukti Dimanipulasi, Honorer K1 Bisa Dianulir
Jumat, 01 Juni 2012 – 23:16 WIB

Terbukti Dimanipulasi, Honorer K1 Bisa Dianulir
JAKARTA - Presiden SBY telah menerbitkan PP Honorer Tertinggal Nomor 56 Tahun 2012. Itu berarti, honorer K1 sudah bisa diangkat CPNS tahun ini juga. Meskipun sudah bisa dipastikan akan diangkat, namun berkasnya harus melalui verfikasi. Jika nanti dalam penelitian administrasi honorer ditemukan ada manipulasi, maka Kemenntrian PAN & RB akan mengambil tindakan tegas.
Tindakan tegas yang dimaksud adalah menganulir honorer. Apalagi kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN & RB Ramli Naibaho, di dalam PP No 56 Tahun 2012 telah diamanatkan untuk memeriksa kembali dokumen honorer K1.
"Artinya, setelah lolos dan dinyatakan clear, masih ada tahapan pemberkasan. Di situ semua berkas dan dokumen akan diperiksa lagi untuk penerbitan SK. Kalau kemudian ditemukan ada data palsu, honorer yang bersangkutan bisa dianulir," jelas Ramli dalam jumpa pers di Kantor Kemenpan & RB, Jumat (1/6).
Pemeriksaan yang berulang-ulang ini, lanjutnya, untuk memastikan honorer K1 yang diangkat benar-benar sesuai kriteria (yang ditetapkan melalui PP). "Dengan adanya payung hukum ini, pemerintah bisa menganulir honorer yang ditemukan datanya palsu. Kami tidak ingin jatah orang (honorer legal) dikasi ke honorer yang ilegal. Karena itu honorer harus bersabar, pemeriksaan yang berulang-ulang ini karena pemerintah tidak mau salah mengangkat CPNS," terangnya.
JAKARTA - Presiden SBY telah menerbitkan PP Honorer Tertinggal Nomor 56 Tahun 2012. Itu berarti, honorer K1 sudah bisa diangkat CPNS tahun ini juga.
BERITA TERKAIT
- Kehadiran Ruang Pintar di Kampung Tematik Wujud Sinergi untuk Pemberdayaan Perempuan & Anak
- Kapan Pendaftaran PPPK 2025 Dibuka? Sebegini Formasi untuk Honorer Database BKN
- Honorer Non-database BKN Masa Kerja Lebih 2 Tahun jadi PPPK Paruh Waktu?
- Kewenangan Berlebihan Jaksa di UU dan RUU Kejaksaan Dinilai Berbahaya
- Purnatugas dari Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana Jadi Anak Buah BG di Kemenkopolkam
- Nasib Honorer Non-Database BKN Belum Jelas, Sudah Ngebet Tambah Non-ASN