Terbukti Korupsi, Dua Dosen UNJ Dihukum 1,5 Tahun Bui
Kamis, 04 Juli 2013 – 22:33 WIB
JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan dua dosen Universitas Negeri Jakarta, Dr. Fachrudin Arbah M, Pd dan Ir. Tri Mulyono, MT bersalah karena korupsi proyek laboratorium. Dalam persidangan terpisah, Kamis (4/7), keduanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1,5 tahun. Sebaliknya, kata Joko, Tri menyusun HPS sesuai daftar harga asli meski awalnya sudah ada pemotongan harga. Demikian juga, lanjut Joko, Fachrudin tidak meneliti perusahaan pemenang lelang tapi langsung menetapkannya.
Selain itu, keduanya juga dijatuhi hukuman denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laboratorium di UNJ 2010 itu. "Menyatakan terdakwa Fachrudin secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider, melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Ketua Majelis Hakim, Pangeran Napitupulu saat membacakan putusan pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/7) malam.
Majelis menyatakan, Fachrudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Tri Mulyono sebagai Ketua Panitia Lelang telah bekerjasama dengan anak buah M Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang dan Melia Rike guna mengarahkan PT Marel Mandiri sebagai pemenang lelang proyek pengadaan laboratorium di UNJ. Anggota majelis, Joko Subagio saat membacakan pertimbangan sebelum putusan, mengatakan bahwa terdakwa Fachrudin hanya menanyakan ke Tri Mulyono perihal harga perkiraan sendiri (HPS) tanpa meneliti lebih lanjut. Padahal, panitia tidak menyusun HPS.
Baca Juga:
JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan dua dosen Universitas Negeri Jakarta, Dr. Fachrudin Arbah M, Pd dan Ir. Tri Mulyono,
BERITA TERKAIT
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan