Terbukti, Mayoritas PNS Sudah Melek Teknologi

Semua bisa terjadi dalam hitungan menit bahkan detik. Akibatnya adalah mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan.

Menurut dia, jika dimanfaatkan secara maksimal teknologi informasi akan mampu memudahkan pegawai negeri menangani tugasnya. Meski begitu, pegawai itu harus mampu mengontrol penggunaannya. Diprioritaskan untuk menunjang pekerjaan, bukan mendukung hal-hal lain yang tidak pantas.

Hal senada diungkapkan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yulina Setiawati NN, SH, MM. Secara formal memang belum ada survei literasi (keterampilan) para pegawai negeri teknologi digital itu. Namun, dia sepakat tingkat literasi teknologi informasi mereka harus lebih ditingkatkan lagi.

Apalagi, secara kasat mata kuantitas maupun kualitas SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah, terutama di daerah, masih sangat terbatas. Masih banyak pegawai negeri yang menganggap komputer sebagai piranti untuk mengetik saja.

"Dengan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik atau e-PUPNS, sangat membantu meningkatkan tingkat literasi tersebut," ujarnya.

Karena itu, Yulina mengajak pegawai negeri atau aparatur sipil negara mau berubah dengan belajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital. Keengganan untuk belajar hanya membuat mereka makin tertinggal, dan itu menjadi ancaman bagi pengembangan karirnya.

Namun, Yulina sangat bergembira dengan maraknya penggunaan smartphone di kalangan pegawai negeri akan ikut membantu meningkatkan pemahaman teknologi digital tersebut.

Yang jelas, kata Yulina, penerapan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan melalui e-Government merupakan keniscayaan. Siap atau tidak siap, pegawai negeri harus menguasainya agar bisa melayani masyarakat dengan lebih baik.(adv/jpnn)