Terbukti Menghubungi Wali Kota Tanjungbalai, Lili Pintauli Disanksi Berat
![Terbukti Menghubungi Wali Kota Tanjungbalai, Lili Pintauli Disanksi Berat](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/01/10/IMG_20200109_210612.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku pimpinan lembaga antirasuah.
Lili Pintauli Siregar dinyatakan dinyatakan terbukti bersalah menghubungi Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, Sumatera Utara, M Syahrial sebagai pihak berperkara di kasus rasuah.
"Mengadili, menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pengaruh pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani," kaaa Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan amar putusan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (30/8).
Perbuatan Lili melanggar Pasal 4 Ayat 2 Huruf b dan a Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.
Adapun hal-hal yang meringankan Lili, yaitu yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi etik.
Hal memberatkan Lili tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, selaku pimpinan KPK seharusnya menjadi contoh, dan teladan.
"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," kata dia. (tan/jpnn)
Dewas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti bersalah menghubungi pihak berperkara, Wali Kota Tanjungbalai, Sumut, M Syahrial. Lili pun disanksi berat.
Redaktur : Boy
Reporter : Fathan Sinaga
- Penahanan Tersangka Korupsi Ini Dipindah KPK ke Polda Kalsel
- Hasto Minta Pemeriksaannya Besok di KPK Ditunda
- Hasto Kristiyanto Akan Penuhi Panggilan KPK jika Tak Ada Kepentingan Mendesak
- KPK Pastikan Laporan Terkait Jampidsus Masih Diproses
- Ronny Talapessy: Putusan Hakim Belum Menyentuh Materi Gugatan Hasto Kristiyanto
- Kecewa, Kubu Hasto Sebut Putusan Praperadilan sebagai Pembodohan Hukum