Terbukti Money Politic, Pilbup Konut Diulang

memenuhi syarat.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemohon, Ade Yuliawan mengatakan sejak awal pihaknya yakin bahwa gugatannya akan dikabulkan. Meskipun kata dia hanya sebagian tetapi pelanggaran Pemilukada di Konut memang sudah terbukti. “Bukti sejak awal memang cukup kuat. Apalagi melibatkan pejabat (Aswad Sulaiman) yang membayarkan PBB bagi masyarakat. Ini sudah terkategori terstruktur,” ujarnya.

Kuasa Hukum KPU Konut, Safarullah mengatkan putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang karena alasan adanya politik uang sudah di luar dari kewenangan KPU. “Gugatan politik uang itu sudah di luar dari kewenangan kami. Tapi kalau pelanggaran adminitrasi itu kan tidak terbukti,” katanya. (awa/jpnn)