Terbukti Terima Suap, Hakim Tipikor Dipecat MKH
jpnn.com - JAKARTA -- Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan memberhentikan secara tidak terhormat hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bandung Ramlan Comel dalam sidang etik yang digelar ruang Wiryono, Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu, (12/3).
Ramlan yang tak hadir dalam sidang etiknya ini diberhentikan lantaran ia telah ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus dugaan suap penanganan kasus korupsi dana Bansos Pemprov Bandung yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan hakim. Memerintahkan ketua MA untuk menerbitkan surat pemberhentian sementara sampai presiden menerbitkan keputusan pemberhentian tetap,” ujar Ketua MKH Artidjo Alkostar.
Ramlan tidak menggunakan haknya untuk membela diri sehingga MKH tetap memberikan putusan dalam sidang etik tersebut. Ini untuk kedua kalinya, Ramlan mangkir dari sidang etiknya setelah mengajukan surat pengunduran diri sebagai hakim. Ia juga tidak lagi masuk kantor sejak 5 Maret 2014.
Dalam keputusan MKH, Ramlan dinilai terbukti melanggar SKB Ketua MA dan Ketua KY Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan Peraturan Bersama (PB) Tahun 2012 tentang Panduan Penegakkan KEPPH.
Khususnya poin hakim harus menghindari perbuatan tercela dan dilarang menerima sesuatu dari pihak berperkara yang dapat mempengaruhinya.
Dalam sidang ini Artidjo didampingi Abdul Manan, M. Syarifuddin, Eman Suparman, Imam Anshori Saleh, Ibrahim, dan Jaja Ahmad Jayus.
"Hakim terlapor tidak hadir dan tidak menggunakan hak membela diri, pendamping hakim terlapor secara lisan menyampaikan agar hakim terlapor dihukum seadil-adilnya," tandas Artidjo. (flo/jpnn)
JAKARTA -- Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan memberhentikan secara tidak terhormat hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bandung Ramlan Comel dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPTD Ungkap Dugaan Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang
- Honorer K2 Mengabdi 32 Tahun Gagal Ikut Tes PPPK 2024, Presiden Tolonglah
- Usut Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Periksa Sejumlah eks Anggota DPRD
- Kanwil Bea Cukai Jatim I Musnahkan Rokok & Miras Ilegal Senilai Miliaran, Tuh Lihat!
- ASABRI Jamin Para Purnawirawan Bisa Menikmati Masa Purnabakti dengan Tenang
- Raffi Ahmad Belum Lapor LHKPN, KPK Bereaksi