Terdakwa Korupsi, Bebas Berkeliaran di Ketapang

Perubahan status penahanan dari Lapas menjadi tahanan kota, sontak mengundang perhatian masyarakat Ketapang. Pegamat hukum Kabupaten Ketapang, Umar Mansyur menyatakan keheranannya. “Dengan perubahan status tahanan tersebut membuat penegakan hukum di daerah ini setengah hati,” kata Umar.

Dijelaskannya, sulit mendapatkan kepastian hukumdalam kasus korupsi APBD Kabupaten Ketapang tahun 2004 itu. “Hakim menetapkan masuk Lapas dan merubah status tahanan, padahal kita tahu besan Presiden SBY saja tidak ada perubahan penahanan,” sesalnya.

Oknum sekalipun mantan pejabat yang terlibat kasus korupsi di daerah ini, diakui Umar, begitu mudah.

Umar mempertanyakan, atas dasar kepentingan apa penahanan kota tersebut. “Apakah kepentingan negara atau kepentingan lain yang patut diduga menguntungkan pribadi. Inilah cerminan keadaan hukum yang lagi sakit di negeri ini karena reformasi yang tidak tuntas,” tandasnya. (lud/fuz/JPNN)