Terdakwa Korupsi Rp105 M jadi Tahanan Rumah

Ditambahkan Suparman, keberadaan Komisi Yudisial sendiri adalah untuk mengawasi etika dan perilaku para Hakim di Indonesia. Untuk itulah pihaknya segera menurunkan tim untuk menyelidiki perkara tersebut. "KY itu jelas. Kita akan telusuri itu. Akan kita turunkan tim kesana (PN Medan). Kita juga akan minta kejelasan dari pihak pengadilan. Senin atau Selasa akan saya perintahkan tim menelusurinya," ungkapnya.

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan JPU dipersidangan sebelumnya, disebutkan bahwa Faisal selaku Kadis PU Deliserdang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Elvian selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deliserdang dan Agus Sumantri (berkas terpisah) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Deliserdang.

Ketiga terdakwa mengorupsi anggaran proyek pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan di Dinas PU Deli Serdang dengan anggaran Tahun 2010 sebesar Rp178 miliar sehingga negara dirugikan sebesar Rp105,83 miliar dengan perincian pembayaran kegiatan pada tahun anggaran terdahulu Rp83 miliar, pengurangan fisik pekerjaan Rp15 miliar, pengurangan pajak Rp3 miliar dan rekening koran berupa transaksi atas nama Elvian sebesar Rp3,7 juta.

Modus yang dilakukan para terdakwa yakni dengan mengalihkan kegiatan- kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Deliserdang dari kegiatan bersifat tender (lelang) menjadi kegiatan swakelola, menggunakan anggaran tahun 2010 tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya, yakni 2007,2008, 2009 dan 2010 serta menunjuk perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hakim menyidangkan perkara itu berjumlah lima orang dengan hakim ketua Denny L.Tobing serta beranggotakan hakim Sugiyanto, Jonner Manik, Kemas Ahmad Jauhari dan Denny Iskandar.