Terdesak Skandal Sewa Helikopter, Ketua DPR Australia Akhirnya Mundur

Departemen Keuangan Australia, saat ini, sedang menyelidiki pengeluaran Bronwyn untuk penerbangan itu dan sejumlah klaim lainnya selama dekade terakhir.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengatakan kepada wartawan di Sydney, Pemerintahannya akan melakukan pengkajian menyeluruh atas sistem tunjangan yang selama ini diberikan.

"Yang menjadi jelas, terutama selama beberapa hari terakhir, adalah bahwa masalahnya tak terletak pada individu tertentu; masalahnya adalah sistem tunjangan secara umum," utaranya.

PM Abbott mengatakan, peninjauan itu akan dilakukan oleh mantan sekretaris Departemen Keuangan, David Tune, dan ketua Remunerasi Tribunal, John Conde, dan dirancang untuk menciptakan sistem yang "sederhana, efektif dan jelas".

"Kami perlu sebuah sistem yang memungkinkan anggota Parlemen, staf mereka, dan masyarakat, bertindak sesuai aturan dengan kemantapan dan aturan-aturan itu memenuhi harapan masyarakat," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pemimpin Oposisi Australia, Bill Shorten, mengatakan, pengunduran diri Bronwyn Bishop "terlambat dan tak perlu disesalkan" dan meminta PM Abbott untuk mengumumkan temuan investigasi Departemen Keuangan atas kasus mantan Ketua DPR Australia itu.

"Sayangnya Tony Abbott masih tak terima bahwa Bronwyn Bishop telah melakukan sesuatu yang salah. PM Abbott telah menyalahkan sistem, tapi perilaku Bronwyn Bishop-lah yang menjadi penyebab sesungguhnya," kemukanya.

Meningkatnya skandal atas klaim biaya perjalanan yang diajukan Bronwyn Bishop telah mendorong pihak oposisi di Australia mendesaknya untuk mengundurkan diri, dan meminta anggota Parlemen independen, Andrew Wilkie dan Clive Palmer, untuk mengumumkan bahwa mereka akan menggerakkan mosi tidak percaya, keitka Parlemen kembali bersidang pada tanggal 10 Agustus.