Terganjal Anggaran, Rencana Pengangkatan Honorer K2 Belum Jelas

"Waduh, kalau negara lagi kesulitan dana seperti saat ini, rencana itu hanya jadi angan-angan saja. Bagaimana bisa merekrut, kalau negara kekurangan dana untuk pengadaan rekrutmen pegawai baru," ujar Bima.

Dia mengakui, pemerintah memang punya niat untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS. "Tapi bagaimana bisa jalan kalau anggaran tidak ada. Ini saja usulan pemerintah menambah anggaran untuk proses verifikasi validasi honorer K2 belum tentu dapat," ujarnya lagi.

Bima juga tidak menampik adanya dukungan Komisi II DPR agar pengangkatan honorer K2 dilakukan, dengan mengusulkan penambahan anggaran. Tapi lagi-lagi, Bima mengatakan ada ganjalan pendanaan.

"Kita realistis saja deh. Pendapatan negara saat ini berapa sih? Kalau tidak salah hanya sekitar 55 persen dari RAPBN. Itu tandanya, ada defisit sekitar‎ Rp600 triliun. Nah, kue yang sudah kecil ini harus dibagi seluruh kementerian lembaga," kata Bima.

Bima meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebut sudah ada anggaran untuk pengangkatan honorer K2.

"Jujur saja, pemerintah belum menganggarkan karena dananya tidak ada. Kalau usulan kami sekitar Rp126 miliar dan KemenPAN-RB Rp16,4 miliar. Itu hanya proses verifikasi saja. Sedangkan untuk gajinya belum dianggarkan karena mau darimana dana Rp6 triliun itu. Katakanlah dana verifikasi itu akhirnya diberi dan bisa dilaksanakan, tapi setelah itu apa siap negara menggaji PNS-nya. Apa iya, ketika BKN menerbitkan NIP lantas PNS-nya legowo tidak dibayar. Nonsens itu! Realitanya, begitu NIP terbit dan ada SK CPNS, mereka harus digaji," bebernya.

Rambe menyesalkan pernyataan Kepala BKN itu. "Kepala BKN jangan bilan begitu lah. Kalau diangkat 2015, iya itu hanya angan-angan. Ini kan pengangkatan mulai 2016 dan itu sudah diputuskan," cetus Rambe. (sam/jpnn)