Tergiur Potensi Daerah, Tokoh Nasional Turun Gunung

Alasan kedua, para tokoh nasional itu ruang geraknya sudah mulai menyempit di Jakarta. Mereka beranggapan, akan lebih enak mengelola potensi-potensi yang bisa menjadi sumber uang di daerah. "Ketika kans di tingkat nasional sudah menyusut, mereka ingin berpaling mengelola aset daerah," kata Ray.

Sekedar diketahui, Chairuman sebelumnya merupakan Ketua Komisi II DPR dan kini menjadi anggota bisa di Komisi VI DPR. Sedang AY Nasution belum lama pensiun sebagai Pangkostrad. Sutan sendiri masih di DPR. Saat ini, KPK masih gencar menelisik kasus penyaluran dana infrastruktur yang menyeret sejumlah anggota DPR. Belum lagi yang masih seru soal kasus Nazaruddin yang juga merembet ke sejumlah politisi Demokrat.

Ray mengatakan, kue di daerah juga tak kalah menarik. Masalah pengeluaran perizinan, terutama izin tambang dan perkebunan yang menjadi kewenangan kepala daerah, masih relatif gampang "dimainkan".

"Izin tambang, izin perkebunan, itu mayoritas bermasalah, tapi banyak yang tak tersentuh KPK. Karena KPK lebih suka mengurusi yang berkaitan dengan penggunaan uang APBN, seperti soal wisma atlit, dan yang di derah, uang APBD. Soal izin tambang, sulit disentuh KPK. Nah, soal izin-izin ini kan gampang diurus. Nah, di Sumut itu kan banyak sekali perkebunan dan juga tambang. Ini yang bisa mereka mainkan," beber pria asal Mandailing Natal (Madina) itu.