Teriak Guru Besertifikasi: Ayo Sweeping, Kita Cari Wali Kota
Aksi dorong-dorongan ini mereda ketika kedua belah pihak ditenangkan. Sejurus kemudian, Wako didampingi Sekdako M Noer dan Asisten I Azwan serta jajaran Pemko lainnya, turun menemui pendemo. Munculnya Firdaus disambut riuh teriakan dan sorakan para guru.
Wako awalnya mempersilakan perwakilan guru menyampaikan uneg-uneg. Di sinilah, Wako dan para guru kemudian berseberangan pendapat tentang Permendikbud 10/2018.
''Kami tetap meminta tolong bapak bisa merevisi perwako itu. Kami bukan mengkerdilkan, kami sudah menganalisa. KPK mengatakan tidak ada, Kemendagri juga tidak ada. Permendikbud 10/2018 itu sudah tidak berlaku bapak. Yang ada Permendikbud 33/2018 yang di sana tidak melarang memberikan TPP. Jadi kami mohon bapak untuk bisa merevisi kembali perwako itu,'' kata seorang guru perempuan.
BACA JUGA: Berharap Tol Subakri dan Probolajang Terwujud Tahun Ini
Ini dijawab Wako dengan menyebut pihaknya tak berniat mengurangi kesejahteraan guru. Dia kemudian mengatakan sudah dua jam mendengar para guru menumpahkan keluh kesah di halaman kantor wali kota.
''Saya hampir dua jam mendengar celotehan dari bawah,'' katanya. Ini dibalas sorakan dari para guru.''Huuuu,'' kata seorang guru.
Firdaus awalnya menerangkan bahwa Perwako 7/2019 tak hanya pengatur TPP guru, tapi seluruh ASN di jajaran Pemko Pekanbaru.
''Kemudian khusus untuk guru bersertifikat, kami dapat Permendikbud,'' ujarnya.
Para guru besertifikasi menolak keputusan Wali Kota Pekanbaru Firdaus menghapus tunjangan perbaikan penghasilan alias TPP.
- Pembayaran TPP Guru Sertifikasi Mulai 2025, Disyukuri Saja ya
- Guru PPPK Tak Langsung Mendapat Tunjangan Sertifikasi, Alasannya Peralihan Data
- Forum Guru di Yogyakarta Mengadukan Masalah TPP ke Ombudsman
- P2G: Tunjangan Pegawai Pajak Melangit, Guru Honorer & PPPK Menjerit
- Ratusan PPPK di Daerah Ini Tidak Terima Tunjangan Penghasilan, Miris Banget
- 5 Berita Terpopuler: Honorer K2 Sulit Dapat Sertifikasi, Menanti Akhir dari Persoalan Andre Rosiade