Terima DPP PATRIA, Menteri Natalius Pigai: Perlu Banyak Kader Jadi Duta HAM
jpnn.com, JAKARTA - Persoalan hak asasi manusia (HAM) sangat luas dan kompleks. Sementara pemahaman masyarakat masih sangat perlu ditingkatkan.
“Oleh karena itu, perlu lebih banyak lagi kader yang memahami persoalan HAM sekaligus sebagai duta HAM,” ujar Menteri HAM Natalius Pigai saat menerima audiensi jajaran DPP Perkumpulan Alumni Margawasiswa Republik Indonesia (PATRIA) di ruang kerjanya, Kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Dalam pertemuan itu, tampak hadir dari jajaran DPP PATRIA yaitu Agustinus Tamo Mbapa (Ketua Umum), Septyarini (Sekretaris Jenderal), M Ramses Lalongkoe (Waketum Bidang Internal Organisasi), M Anita Primaswari (Waketum Bidang Pengembangan SDM dan Pelatihan), Gabriel Goa (Wasekjen Bidang Hubungan Internasional), David F Tamara (Wasekjen Bidang Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan), Beston Barto Siboro (Wasekjen Bidang Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas), dan Friederich Batari (Wakil Ketua Divisi Media dan Pers).
Sementara itu, Menteri HAM didampingi Thomas Suwarta (Staf Khusus Menteri HAM), Stanislaus Wena (Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional), dan Wempi Wale (Staf Khusus Menteri HAM).
Pada kesempatan itu, Gustaf sapaan Agustinus Tamo Mbapa menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada Menteri HAM karena dapat memberikan harapan baru terhadap HAM di Indonesia.
“PATRIA membangun kerja sama untuk sosialisasi HAM di seluruh Indonesia. Kami targetkan di 80 ribu lebih desa/kelurahan,” ujar Gustaf.
Gustaf juga menegaskan PATRIA mendukung program Kementerian HAM untuk menjaga dan mempertegas penegakan harkat dan martabat manusia,” ujar Gustaf.
Untuk diketahui, PATRIA merupakan organisasi yang keanggotaannya merupakan alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKR).(fri/jpnn)
Menteri HAM Natalius Pigai saat menerima DPP PATRIA menegaskan perlu lebih banyak lagi kader yang memahami persoalan HAM sekaligus sebagai duta HAM.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- Prabowo Berikan Amnesti ke 44 Ribu Narapidana, Ada Tahanan Politik hingga Narkotika
- Jenderal Sigit Junjung Tinggi HAM, Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Turun
- Siswa SMK Tewas Ditembak Polisi, Menteri HAM Bereaksi Begini
- Ramses Nilai Rencana Bangun Universitas HAM Sangat Tepat di Indonesia
- Menteri HAM Natalius Pigai Butuh Rp 1 Triliun Untuk Gaji Pegawai