Terima Kartu JKN dari Menko Kesra, PKL Kebingungan
jpnn.com - JAKARTA - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tak sejalan dengan sosialisasi. Buktinya, saat penyerahan kartu JKN di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (2/1). perwakilan Pedagang Kali Lima (PKL) kebingungan akan fungsinya.
Salah seorang pedagang di Pasar Johar Baru yang menerima kartu secara simbolis dari Menko Kesra, Agung Laksono, mengaku belum mengetahui apa fungsi kartu JKN yang baru saja diterimanya.
"Kita belum tahu sama sekali fungsinya. Makanya menunggu pengarahan dulu. Kalau bisa kartu ini benar-benar bermanfaat lah buat kita, jangan hanya dikasih tapi tidak tahu gunanya," kata Mustiva ditemui usai menerima kartu JKN, Kamis (2/1).
Mustiva sendiri ragu dengan kartu JKN tersebut. Ia khawatir bila berobat di rumah sakit, kartu JKN tersebut akan ditolak.
"Ya Saya sendiri belum tahu apakah begitu sakit, apa kartu ini benar-benar berfungsi atau tidak. Karena kan belum dicoba juga. Mestinya ini kesempatan pak Menko Kesra atau pihak kesehatan melakukan sosialisasi," harap Mustiva.
Agung Laksono mengatakan sebelum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diresmikan, PT Askes Persero yang bertransformasi ke dalam program ini sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, dia menekankan ke depan sosialisasi akan lebih digencarkan oleh penyelenggara BPJS.
"Sebelum diresmikan sudah dilakukan sosialisasi, tapi BPJS kesesehatan akan terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pekerja, agar bisa mendaftar jadi anggota JKN," kata Agung Laksono.
Selain itu, tambah politikus Partai Golkar itu, ke depan masyarakat akan semakin terbantu dengan terintegrasinya program kesehatan daerah dengan BPJS, misalnya pemenang kartu Jakarta Sehat dan program serupa seperti di Aceh.
JAKARTA - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tak sejalan dengan sosialisasi. Buktinya, saat
- Penggunaan AI pada Asta Cita Prabowo Disebut Bisa Kerek 8 Persen Ekonomi Indonesia
- Anggap Parliamentary Threshold Masih Dibutuhkan, Rifqi NasDem Ungkap Alasannya
- Kecewa dengan Kinerja Kapolda Papua Barat, Senator PFM: Sebaiknya Dicopot Saja
- Pendaftaran PPPK Tahap 2 Diperpanjang, Akun Honorer Database Tetap Terkunci, Zonk!
- Fakta Pembunuhan Sandy Permana, Pelaku Sudah Dendam Sejak 2019
- Akhirnya Wisma Habibie & Ainun Dibuka untuk Umum