Terima Pengurus Himperra, Bamsoet Dorong Pemerataan Pembangunan Rumah Tinggal

Terima Pengurus Himperra, Bamsoet Dorong Pemerataan Pembangunan Rumah Tinggal
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima pengurus Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), di Jakarta, Jumat (1/12/23). Foto: dok MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, backlog atau kekurangan rumah yang dihitung berdasarkan selisih antara jumlah kepala keluarga dengan yang ada kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi, mencapai 12,7 juta.

Kebutuhan rumah tiap tahun diperkirakan mencapai 800 ribu hingga satu juta unit.

Sementara itu, pengembang hanya mampu membangun sekitar 400.000 unit per tahun, hal ini salah satunya karena keterbatasan sumber pembiayaan.

"Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi presiden Indonesia berikutnya, mengingat rumah adalah kebutuhan primer warga negara, dan pemerintah wajib memudahkan penyediaannya. Karena itu, usulan Himperra agar kementerian khusus perumahan kembali dihidupkan, sehingga tidak lagi disatukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), layak untuk dikaji lebih dalam," ujar Bamsoet seusai menerima pengurus Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), di Jakarta, Jumat (1/12/23).

Pengurus Himperra yang hadir antara lain, Ketua Umum Endang Kawidjaja, Sekretaris Jendral Ari Tri Priyono, Ketua Organisasi Keanggotaan Ester Yvonne, SC Aviv Mustaghfirin, dan OC Wahyu Agus Kurniawan.

Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan, keberadaan Himperra sangat penting untuk membantu pemerintah agar backlog kepemilikan rumah mengecil menjadi 8 juta pada 2045.

Di usianya yang ke-5 tahun, Himperra tumbuh pesat hingga mencapai 3.000 pengembang dan membangun lebih dari 500 ribu unit rumah rakyat.

"Apresiasi juga perlu diberikan kepada pemerintah melalui Kementerian PUPR, yang telah melakukan berbagai upaya untuk menekan backlog kepemilikan rumah. Salah satunya adalah dengan menyediakan subsidi pembiayaan perumahan berupa KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),".

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, backlog atau kekurangan rumah yang dihitung berdasarkan selisih antara jumlah kepala keluarga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News