Terima Remunerasi, Kejaksaan Janji Reformasi Diri

Selain kejaksaan, Komisi III DPR RI juga menyetujui remunerasi untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keduanya adalah kementerian atau lembaga yang terakhir yang mendapat remunerasi pada tahun 2011.

Remunerasi bagi para pegawai kejaksaan itu mengikuti kebijakan serupa yang diterapkan di Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bappenas, Kemenko Perekonomian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kemenko Kesra, Kemenko Polhukam, Polri, Kementerian Pertahanan/TNI, dimana remunerasinya lebih dulu disetujui pemerintah dan DPR. (pra/jpnn)