Terima Suap, Jabatan Kepala Eksekutif Hongkong Terancam

jpnn.com - HONGKONG – Tuntutan mundur terhadap Pemimpin Eksekutif Hongkong Leung Chun-ying, tampaknya, bakal kian santer. Sebab, baru-baru ini terungkap bahwa dia menerima uang dari United Group Limited (UGL) Ltd. Besarnya tidak tanggung-tanggung, yaitu mencapai USD 6,4 juta atau setara Rp 78 miliar. Partai Demokratik Hongkong langsung mengirimkan surat kepada Komisi Independen Melawan Korupsi (ICAC) untuk menyelidikinya Kamis (9/10).

’’Kami meminta penyelidikan terkait dengan aturan pencegahan tindak penyuapan,’’ ujar Ketua Eksekutif Partai Demokratik Lam Cheuk-ting.

Kasus itu mencuat pertengahan minggu ini ketika Fairfax Media yang berbasis di Australia menulis bahwa Leung telah memperoleh bayaran dari UGL Ltd pada 2012 dan 2013. Saat itu Leung sudah menjadi pejabat tertinggi di Hongkong. UGL Ltd memberikan uang kepada Leung karena dia berhasil mengakuisisi DTZ Holding. Yaitu, sebuah perusahaan konsultan properti yang mempekerjakan Leung sebagai direktur Asia Pasifik sebelum dirinya menjabat kepala eksekutif Hongkong pada 2012.

Dalam kontrak yang dilihat Reuters, Leung menandatangani kontrak dengan UGL Ltd pada 2 Desember 2011. Ketika itu dia masih menjadi petinggi di DTZ Holding. Dia setuju untuk mempromosikan UGL Group dan DTZ Group kapan pun UGL membutuhkannya. Leung juga akan mereferensikan dua perusahaan tersebut dari waktu ke waktu dan bertindak sebagai penasihat.

Leung maupun UGL mengaku tidak melakukan kesalahan apa pun. UGL menyatakan bahwa mereka tidak berkewajiban apa pun untuk mengungkapkan kesepakatan dengan Leung tersebut kepada publik. DTZ Holding sampai saat ini tidak mengeluarkan komentar terkait dengan hal itu.

Dalam pernyataan yang dirilis kantor Leung, mereka menuturkan bahwa bantuan yang ditawarkan Leung dalam kontrak tersebut memiliki batasan. Yakni, bantuan hanya diberikan jika Leung tidak jadi terpilih sebagai pemimpin Hongkong. Selain itu, memberikan bantuan semacam itu dengan posisi saat itu sebagai salah seorang petinggi DTZ tidak akan mengakibatkan konflik kepentingan apa pun.

Namun, mereka tidak membeberkan alasan Leung baru menerima uang ketika dirinya telah menjabat pemimpin eksekutif Hongkong. Leung mengundurkan diri dari jabatan di DTZ pada 4 Desember 2011. Tepatnya dua hari setelah dia menandatangani kontrak tersebut. Dia dilantik sebagai pemimpin Eksekutif Hongkong pada Juli 2012.

’’Setelah menjadi pemimpin eksekutif Hongkong, seharusnya CY Leung telah membatalkan kontrak itu. Sebab, sebagai pemimpin eksekutif, tidak mungkin baginya untuk terus menerima pembayaran besar dalam membantu mempromosikan UGL maupun DTZ,’’ tegas Lam. ’’Sejak Leung menandatangani kontrak tersebut dan menerima pembayaran, bagaimana bisa dia tidak memberitahukannya kepada Dewan Eksekutif?’’ lanjut pria yang pernah bertugas di lembaga antikorupsi tersebut.