Terjunkan Saksi, Perketat Pemantauan TPS, PPS dan PPK

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Arif Wibowo, mengatakan bahwa pihaknya terus menggali persoalan penetapan Daftar Pemilihan Tetap untuk pilpres yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Sebab, kata Arif, pihaknya tidak hanya menduga tapi juga melakukan kajian mendalam terhadap kejanggalan perubahan DPT tersebut. "Beberapa kabupaten kota dan daerah tertentu di Jawa ada keanehan daftar pemilih. Pada pileg lalu juga begitu," kata Arif dalam konperensi pers Tim Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Minggu (29/6).

Karenanya, kata Arif, daerah yang berpotensi menimbulkan suara haram pada pileg lalu tetap dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk pilpres.

Salah satu indikasinya, kata Arif, peningkatan jumlah DPT tidak lazim bila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.

Dia mencontohkan, di suatu daerah pertambahan jumlah pemilih dan jumlah penduduknya hampir 100 persen atau sekitar 97 persen. "Ada juga yang lebih 100 persen. Jadi bukan cuma bayi, setan, genderuwo pun masuk (DPT)," sesal Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Dia menilai pemutakhiran DPT tidak dilaksanakan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum. Artinya, lanjut dia, kesalahan sama dan  persoalan mendasar yang sudah  diingatkan dengan keras terulang kembali. "Ini tidak saja menyangkut hak pilih rakyat, hak asasi rakyat, tapi juga terkait penyediaan logistik pemilu," kata dia.

Dia mengatakan berdasarkan pengalaman,  kecurangan dan manipulasi pemilu selama ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya, karena formulir, surat suara lebih, maka berkas atau hasil yang lama dan otentik, dicabut serta diganti dengan yang baru. Akibatnya, terjadi manipulasi dan kecurangan di situ. "Padahal tidak jelas siapa pemilihnya," kata Arif.

Karenanya, ia menegaskan, saksi yang diterjunkan nanti akan siap mengamankan Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan. Menurut Arif, tiga tingkatan ini memang tak mudah dikontrol oleh saksi. Ia mengatakan, tidak bisa hanya mengandalkan saksi resmi. "Kita akan gerak dan libatkan banyak orang untuk melakukan pemantauan," paparnya.