JPNN.com 
Terkait Pinangki, Inikah Bentuk Insubordinasi Kepada Jaksa Agung?
Pelarangan Jampidsus Ali Mukartono, adalah signyal baik bagi KPK, ambil alih penyidikan kasus Pinangki. Karena pernyataan Jampidsus sudah menggenapi alasan UU KPK tentang pengambilalihan penyidikan oleh KPK antara lain karena "penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan diduga ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; dan "hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan eksekutif.
“Ini jelas bentuk insubordinasi Jaksa Agung kepada Presiden Jokowi, karena Kejaksaan menjadi titik lemah dalam pemberantasan korupsi dan lagi-lagi karena tindak pidana korupsi yang terjadi justru dilakukan oleh oknum-oknum Kejaksaan sendiri,” katanya.
“Pada tahun pertama periode kedua Presiden Jokowi membenahi Kejaksaan. Ini menambah panjang daftar kegagalan Kejaksaan Agung, punya kuasa besar tetapi loyo.”(fri/jpnn)
Meskipun sikap tolak Pinangki adalah sikap pribadi yang mengandung konsekuensi hukum, akan tetapi sikap Pinangki tidak bisa dilepaskan dari larangan Jampidsus Ali Mukartono.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Kejagung Kian Bertaji, ART Singgung Reinkarnasi Sosok Baharuddin Lopa
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Memutasikan 6 Kajati
- Konon Ini Urusan Djoko Tjandra dan Harun Masiku
- Diperiksa 3 Jam Lebih di Kasus Harun Masiku, Djoko Tjandra: Saya Tidak Kenal
- Kewenangan Intelijen-Perampasan Aset di UU Kejaksaan Disorot Pakar dan Praktisi Hukum
- Laskar Merah Putih Ajak Masyarakat Dukung Kejagung Berantas Korupsi
