Terkait PPPK, Andre Garu: MenPAN-RB Jangan Paksa Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Andre Garu meminta MenPAN-RB tidak membebani daerah dalam hal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Jika PPPK membebani daerah dan Menteri (MenPAN-RB, red) paksa daerah untuk bayar berarti menterinya tidak mampu, mundur saja,” kata Andre Garu kepada JPNN via telepon dari Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (23/1).
Menurut Andre, MenPAN-RB harus lebih paham kondisi daerah sebelum mengambil kebijakan. Sebab, tidak semua daerah mempunyai kemampuan keuangan yang cukup untuk mengangkat pegawai.
Dia menegaskan PNS itu adalah Korps Pegawai Republik Indonesia sehingga sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. “Daerah sebenarnya tidak perlu terima,” katanya.
Menurut Andre, selain membahas masalah pengangkatan PPPK, MenPAN dan Menteri Keuangan juga perlu membahas berkaitan dengan perbaikan gaji PNS.
“Bagimana etos kerja PNS baik kalau gajinya rendah,” katanya.(fri/jpnn)
Anggota DPD RI Andre Garu meminta MenPAN-RB tidak membebani daerah dalam hal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Redaktur & Reporter : Friederich
- Pernyataan Terbaru Mendikdasmen Abdul Mu'ti soal Kenaikan Gaji, Honorer Bisa Senang
- 5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Lulus, Mendikdasmen Ungkap Sesuatu, Honorer Masa Kerja 2 Tahun Kurang Bisa Dibantu?
- 5 Berita Terpopuler: Mendikdasmen Beri Sinyal Baik soal PPPK, Ada Regulasi Baru? tetapi Honorer Jangan Nekat ya
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Mendikdasmen Beri Sinyal Ada Regulasi Baru Penempatan Guru PPPK, Hamdalah
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul