Terkait PPPK, Andre Garu: MenPAN-RB Jangan Paksa Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Andre Garu meminta MenPAN-RB tidak membebani daerah dalam hal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Jika PPPK membebani daerah dan Menteri (MenPAN-RB, red) paksa daerah untuk bayar berarti menterinya tidak mampu, mundur saja,” kata Andre Garu kepada JPNN via telepon dari Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (23/1).
Menurut Andre, MenPAN-RB harus lebih paham kondisi daerah sebelum mengambil kebijakan. Sebab, tidak semua daerah mempunyai kemampuan keuangan yang cukup untuk mengangkat pegawai.
Dia menegaskan PNS itu adalah Korps Pegawai Republik Indonesia sehingga sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. “Daerah sebenarnya tidak perlu terima,” katanya.
Menurut Andre, selain membahas masalah pengangkatan PPPK, MenPAN dan Menteri Keuangan juga perlu membahas berkaitan dengan perbaikan gaji PNS.
“Bagimana etos kerja PNS baik kalau gajinya rendah,” katanya.(fri/jpnn)
Anggota DPD RI Andre Garu meminta MenPAN-RB tidak membebani daerah dalam hal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Redaktur & Reporter : Friederich
- 5 Berita Terpopuler: Jadwal Tes PPPK Sudah Keluar, 6 Fakta Terungkap, Komitmen Tegas
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
- Seleksi PPPK Tahap 2 Daerah Ini Bulan Depan, 904 Honorer Memperebutkan 103 Sisa Formasi
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik, Honorer Silakan Mempersiapkan Diri, Jadwal Tes PPPK Sudah Keluar?
- Jadwal Tes PPPK Tahap 2 Tidak Serentak, Kapan Bisa Cetak Kartu Ujian? Tenang ya
- Sebegini Jumlah Honorer yang Bertarung di Tes PPPK Tahap 2, Ketat