Terkait Sekolah Lima Hari, Presiden Diminta Segera Bersikap Tegas
jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan sekolah lima hari yang digulirkan Mendikbud Muhadjir Effendy masih menuai kontroversi.
Presiden Joko Widodo didesak segera mengambil keputusan yang lebih tegas terkait masalah ini. Sebab, tahun ajaran baru dimulai bulan depan.
Kebijakan sekolah lima hari yang tertuang dalam Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah tersebut memang mendapatkan penolakan dari PBNU. Tapi, juga mendapatkan dukungan dari PP Muhammadiyah.
Ketua LP Ma'arif NU Z. Arifin Junaidi berharap Presiden Joko Widodo bisa segera mengeluarkan kebijakan yang lebih jelas terkait lima hari sekolah.
Lebih tegas dia meminta agar kebijakan yang dibuat Mendikbud itu tidak dijalankan pada tahun ajaran ini.
"Saya imbau pemerintah segera keluarkan keputusan FDS (full day school) dibatalkan," tegas dia kemarin (16/6).
Dia menuturkan dulu pernah pula mengirimkan surat kepada Jokowi terkait wacana full day school yang muncul sekitar Agustus 2016.
Isinya pun berupa penolakan terhadap rencana peraturan pemerintah (PP) tentang pengaturan hari sekolah. "Sampai sekarang PP itu tidak jadi ada," ujar dia.
Kebijakan sekolah lima hari yang digulirkan Mendikbud Muhadjir Effendy masih menuai kontroversi.
- Seusai Dilantik, Empat Menteri dari NU Minta Restu Rais Aam dan Ketum PBNU
- Ini yang Akan Dilakukan Muhadjir Effendy Setelah Tak Jadi Menteri
- Tersangka Penganiayaan Rombongan Kiai NU Terancam 5 Tahun Bui
- Astrid Nadya Rizqita Terpilih Lagi Jadi Presiden Pemuda OKI/OIC Youth Indonesia
- Ratusan Kiai Membahas Persiapan MLB Nahdlatul Ulama
- Kusumayati Dipidana Anak Sendiri, PCNU Karawang: Surga di Telapak Kaki Ibu