Terkait Upaya Penyehatan Jiwasraya, DPR Bakal Panggil OJK

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menyiapkan beberapa rencana untuk menyehatkan kembali keuangan perusahaan. Rencananya itu juga telah dipaparkan perseroan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR.
Jiwasraya memiliki beberapa rencana untuk membayar tunggakan polis yang jumlahnya mencapai Rp802 miliar, seperti penerbitan surat utang jangka menengah.
Selain itu perseroan juga berencana membentuk anak usaha Jiwasraya Putra. Namun, upaya itu masih menunggu izin dari otoritas yang berwenang.
Menurut manajemen dan Kementerian BUMN anak usaha yang akan disinergikan dengan BUMN lain itu bisa berdiri tahun ini. Namun hingga saat ini belum terealisasi lantaran belum dapat lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BACA JUGA: Kementerian BUMN Terus Berupaya Sehatkan Jiwasraya
Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan untuk memanggil OJK.
"Kami lihat rapat nanti apakah perlu OJK dipanggil," ujar Azam di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/7).
Komisi VI berencana akan kembali memanggil direksi Asuransi Jiwasraya pada 24 Agustus mendatang. DPR meminta agar manajemen menyiapkan strategi untuk keluar dari masalah yang berkelanjutan, baik jangka pendek, menengah dan panjang.
DPR meminta agar manajemen Jiwasraya menyiapkan strategi untuk keluar dari masalah yang berkelanjutan, baik jangka pendek, menengah dan panjang.
- Ramai #KaburAjaDulu, Furtasan Pastikan Beasiswa dan Anggaran Pendidikan Aman
- Geger! APTISI Ungkap Mafia KIP oleh Oknum DPR di Rapat Komisi X, Sudah Lapor Prabowo
- Langkah Andhika Satya Pangarso Diharapkan Menginspirasi Anak Muda
- Widya Pratiwi Prihatin atas Masalah di Polri dan Harapkan Respons Cepat
- Soal Indonesia Gelap, Wakil Ketua DPR: Sah Saja, Itu Bagian Aspirasi
- Panja RUU Minerba Sepakat Untuk Rubah 13 Pasal