Terkena Imbas Kasus Akil, MUI Kapok Ajak Politisi

jpnn.com - JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa terkena getah atas penangkapan anggota Komisi II DPR Chairun Nisa oleh KPK terkait dengan kasus dugaan suap mantan ketua MK Akil Mochtar. Politikus Partai Golkar itu adalah pengurus teras MUI pusat. Nisa menjadi bendahara. MUI kapok mengajak politisi di kepengurusan mereka.

Ketua MUI Amidhan mengatakan, pengangkatan atau penunjukan Nisa sebagai bendahara MUI pusat adalah hasil musyawarah nasional (munas) untuk masa bakti kepengurusan 2010-2015. "Meskipun masuk kepengurusan, Ibu Nisa selama ini hanya empat kali ikut rapat MUI," kata Amidhan dalam sebuah kesempatan belum lama ini.

Amidhan menuturkan, karena tingkat kehadiran di rapat-rapat MUI sangat minim, Nisa sudah lama dinonaktifkan. Tetapi, dia menegaskan, namanya tetap ada di papan struktur pengurus MUI pusat. Dia menyebutkan, status nonaktif adalah tidak memiliki wewenang apa-apa. Pihaknya menampik jika disebut ada uang-uang "kotor" yang masuk dari politisi di jajaran pengurus MUI.

Soal penangkapan Nisa bersama Akil dan Tubagus Chaeri Wardhana, suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Amidhan memasrahkan semuanya ke KPK. Dia mengatakan, kasus itu sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan MUI.

"Kepengurusan MUI tetap jalan seperti biasanya. Uang MUI juga tidak ada di Bu Nisa," papar Amidhan.

Dia menuturkan akan lebih ketat lagi dalam menerima atau merekrut orang-orang di kepengurusan MUI. Saat ini Amidhan mengatakan, tiga atau empat nama anggota DPR duduk di kepengurusan MUI pusat. Salah seorang anggota dewan yang saat ini menjadi anggota MUI adalah Harry Azhar Azis. Politikus Partai Golkar itu duduk sebagai ketua Lembaga Ekonomi dan Keuangan MUI pusat.

Amidhan khawatir, gabungnya politisi di kepengurusan MUI memiliki motivasi negatif. "Bisa saja, misalnya, ingin numpang tenar saja. Buktinya, rapat-rapat tidak pernah ikut," papar dia.

Dia menegaskan, politisi yang akan bergabung dengan MUI dalam Munas 2015 akan diseleksi dengan ketat. Khususnya terkait dengan komitmen untuk ikut aktif bersama pengurus lainnya.