Terkendala Audit PLN

PALU-Rencana penyewaan mesin diesel untuk mengatasi krisis listrik di kota Palu dan sekitarnya terus dimatangkan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah memberikan tugas kepada Asisten II (membidangi ekonomi dan pembangunan), untuk melakukan koordinasi dengan pihak PLN di Manado. Hanya saja, realisasinya masih terkendala dengan proses audit pihak PLN cabang Palu,  yang hingga saat ini belum dilakukan oleh BPKP Sulteng.

 

Kepada Radar Sulteng, Plt Sekdaprov Sulteng, Drs H Baharuddin Tanriwali, mengaku telah menugaskan Asisten II Setdaprov Sulteng untuk melakukan langkah-langkah yang terkait dengan rencana penyewaan mesin diesel. Asisten II katanya, akan melakukan koordinasi dengan pihak PLN di Manado, yang secara khusus menyampaikan hal tersebut. Hanya saja, kata dia, pihaknya masih mengalami kendala, khususnya soal prosedur yang dipersyaratkan dalam merealisasikan penyewaan mesin diesel itu.

“Asisten II yang membidangi ekonomi pembangunan, telah ditugasi untuk melakukan koordinasi dengan PLN yang ada di  Manado. Namun sampai saat ini masih terkedala dari prosedur.  Karena  sesuai prosedur,  PLN harus diaudit terlebih dahulu oleh  pihak BPKP sesuai dengan surat gubernur. Dan sementara ini belum dilakukan ke arah itu,” katanya.

Menurut Baharuddin, sebenarnya rencana penyewaan mesin diesel  dalam rangka normalisasi energi listrik di Kota Palu dan di sekitarnya telah disiapkan angggarannya. Bahkan katanya, hingga saat ini secara administratif  telah dipenuhi dan tidak ada permasalahan. Namun karena petunjuk BPKP Sulteng harus terlebih dahulu dilakukan audit terhadap PLN cabang Palu, untuk menilai layak dan tidaknya dilakukan penyewaan itu,  hal itu yang menjadi kendala.   Sebab, apabila tetap dilakukan tanpa menunggu proses audit itu, dikhawatirkan akan terjadi permasalahan khususnya pada mekanisme pengeluaran anggaran.