Terkendala Audit PLN

“Secara administratif memang tidak ada kendala, hanya  mekanismenya yang harus jelas. Petunjuk BPKP, harus diaudit dulu PLN, apakah layak atau tidak untuk dilakukan penyewaan. Jangan nanti sampai kita mengeluarkan anggarannya, lalu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada,” bebernya.

Walaupun demikian, karena hal ini menyangkut kesejahteraan masyarakat dan normalisasi energi listrik yang ada di kota ini, Baharuddin berharap agar hal ini dilakukan secepatnya. Harapan masyarakan agar energi listrik di kota ini tidak lagi bermasalah, agar segera diwujudkan. Karena itulah, menyikapi kendala ini, Pemprov sesuai petunjuk Gubernur, akan melakukan rapat khusus pada 11 November mendatang.

Sementara itu, informasi yang berhasil diperoleh Koran ini, belum dimulakannya audit BPKP untuk menilai kelayakan merealisasikan terhadap rencana Pemprov untuk menyewa mesin diesel, karena belum mendapat izin dari pihak PLN. Meski hal ini menyangkut hasrat hidup orang banyak, namun hingga saat ini pihak PLN belum memberikan sinyal positif kepada BPKP untuk melakukan proses audit tersebut.  “Sampai sekarang BPKP memang belum melakukan audit ke arah itu. Masih menunggu kesiapan obyek yang mau diaudit (PLN). Tapi yang jelas nanti akan  ada rapat khusus membahas masalah itu pada 11 November yang akan datang,” demikian kata Baharuddin. (yon)