Terkesan Hanya Bagi-bagi Duit

JAKARTA - Banyak pihak berkomentar miring tentang ide dana aspirasi Rp 15 miliar bagi setiap anggota DPR RI seperti diusulkan Golkar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam barisan yang curiga dengan ide tersebut.

Wakil Ketua KPK, M Jasin, menyatakan, seharusnya dilakukan kajian mendalam tentang dana aspirasi itu. "Kalau tidak, maka akan berpotensi menimbulkan penyimpangan dan kegiatan fiktif," ujar M Jasin saat dihubungi wartawan di KPK, Senin (7/6).

Menurutnya, sudah semestinya pihak yang membuat rencana kegiatan adalah masyarakat, untuk kemudian alokasi biaya untuk kegiatan itu dianggarkan di DPR. Namun menurut Jasin, dalam kasus dana aspirasi yang mencuat akhir-akhir ini justru sepenuhnya  tergantung kepada anggota DPR, termasuk jenis kegiatannya juga tergantung anggota DPR.

"Jadi bukan didasarkan pada perencanaan kebutuhan riil masyarakat atau pembangunan daerah yg integrated," ulasnya.